Tutup Pintu Radikalisme

Akhir-akhir ini dunia kampus khususnya PTKI disedot perhatiannya oleh fakta gerakan radikalisasi yang telah memapar sebagian PTKI. Kasus Pengibaran bendera salah satu gerakan trans nasional pada even nasional di salah satu PTKI  mamaksa pimpinan PTKI mulai memikirkan strategi antisipasi. Terlihat di setiap kesempatan dan momen disampaikan wacana dan pemikiran mandatori untuk bersama-sama mengantisipasi gerakan radikalisasi dengan doktrinasi radikalisme.

Di antara gerakan antisipasi yang dimaksud adalah diwacakan, difahamkan, bahkan dimantadatorikan untuk menjadi kebijakan supaya ajaran Islam wasathiyah menjadi wawasan dominan di kalangan civitas akademikan perguruan tingga dan mahasiswa. Adapaun target dari gerakan dan ikhtiar ini adalah terciptanya moderasi beragama untuk keutuhan NKRI. Di samping gerakan doktrinasi ajaran Islam wasathiyah dimandatorikan pula penanaman kefahaman tentang wawasan kebangsaan yang inti isinya adalah pemahaman secara utuh tentang Pancasila dan UUD 1945 untuk keutuhan NKRI. Semua ini saya namakan Gerakan Nasional Kebangsaan. IAIN Pontianak sebagai bagian dari Gerakan Nasional Kebangsaan ini ingin menulai sejak dari dini saat menerima mahasiswa baru.

Anak ini diwawancara setelah tes tertulis pda penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Para interviwer kami kasi arahan tentang potensi masuknya radikalisme melalui doktrin radikalisasi oleh beberapa titik peluang di dalam kampus. Oleh karena itu para interviwer harus memiliki kemapanan dalam hal ajaran Islam washathiyah dan wawasan kebangsaan. Dengan kemapanan itu para interviwer memliki dasar untuk memilih mahasiswa yang akan dilukuskan menjadi peserta didik yang bebas dari dan atau supaya tidak terpapar oleh radikalisme. Jika dapat kami lakukan maka satu pintu masuknya radikalisme dapat kami tutup.

Kami ingin menyuarakan dan mengusulkan kepada Bapak Menteri Agama, bagaimana jika penerimaan mahasiswa melalui jalur SPAN dan UMPTN juga diharuskan mengikuti wawancara ini. Artinya kelulusan di SPAN dan UMPT tidak outomatis bisa mendaftar ulang dan menjadi mahasiswa PTKIN, tetapi mereka harus mengikuti wawancara dulu sebelum daftar ulang di kampus masing-masing. Namun kebijakan ini harus diiringi kebijakan pembiayaannya dari anggaran SPAN dan UMPTN.

Pintu berikutnya kami akan mensertifikasi pengurus UKM dan DEMA. Materi yang harus mereka terima sebelum diterbitkan sertifikat adalah minimal dua materi pokok yaitu, Ajaran Islam Wasathiyah (Aiwa)  dan Wawasan Kebangsaan (WKb). Fokus Wawasan Kebangsaan ini adalah patriotisme NKRI dan Pancasila serta item-item penguatan wawasan lebangsaan. Supaya terlihat terbungkus, kami akan mendahuluinya dengan sertifikat bebas narkoba.

Ikhtiar ini harus dibarengi dengan bahwa gerakan nasional ini mesti dijadikan sikap bersama oleh civitas akademika. Untuk ini kami akan adakan pembinaan kepegawaian yang juga materi pokoknya tentang Ajaran Islam Wasathiyah dan Wawasan Kebangsaan. Juga harus memungkinkan bahwa setiap individu dari civitas akademika IAIN Pontianak bersertifikat bebas narkoba. Inilah langkah-langkah awal kami untuk menyikapi mandatori nasional tentang tangkal radikalisme dan radikalisasi.

Langkah selanjutnya dan ini merupakan kebijakan yang lebih permanen ialah akan dilkukan standarisasi kemampuan akademik mahasiswa IAIN Pontianak. Langkah ini dalam rabgka mengembalikan ruh akademik dirasah islamiyah. Setidaknya sampai semester IV mahasisa IAIN harus memiliki standar tertentu dalam bidang studi keislmanan. Standar tersebut dipandu dengan kefahaman Islam wasathiyah. Setelah itu kemampuan akademik untuk spesialisasi program studi masing-masing.

Langkah selanjutnya lagi adalah menutup pintu radikalisme melalui penyaringan penerimaan dosen PNS dan Non PNS.  Dalam penerimaan Dosen PNS, setelah CAT menyisakan 30% interviw wawasan kebangsaan. Prosentase yang 30% ini sebagai babak mandatori dan bisa mengalahkan yang 70% dengan CAT. Tahapan ini harus sangat dimanfaatkan untuk betul-betul menyaring calon dosen. Menurut saya tahapan ini adalah sangat penting untuk menutup pintu masuknya para radikalis.